Walikota Pagaralam Ajak Semua Pihak Ikut Awasi Dana Kelurahan.

PAGARALAM ONLINE – Diluncurkannya program dana kelurahan dari pemerintah pusat di tujukan guna mempercepat perkembangan sosioekonomis utamanya di daerah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar dalam keterangan resminya menyebut bahwa, permendagri tersebut merupakan salah satu pedoman penggunaan dana kelurahan yang dialokasikan pemerintah tahun ini

“Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 ini mengatur dua substansi pokok, yaitu pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagai pedoman pengelolaan kegiatan yang bersumber dari dana kelurahan untuk tahun anggaran 2019.Kegiatan pemberdayaan yang dimaksud dalam Permendagri Nomor 130, yaitu: pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat,pendidikan dan kebudayaan,pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah,lembaga kemasyarakatan, Trantibum dan Linmas,penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa,”terangnya yang di kutip dari laman resmi Kemendagri (18/06)

Masih di kutip dari laman tersebut untuk penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan.Dalam mekanisme penganggarannya pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan.

“Alokasi anggaran dimasukan ke dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, yang dialokasikan untuk daerah kota yang tidak memiliki desa dan kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa,”ujar Bahtiar.

Sementara itu kepada awak media,walikota Pagaralam Alpian Maskoni mengungkapkan untuk kota Pagaralam yang mempunyai 35 Kelurahan mendapat bantuan dana sebesar kurang lebih Rp 384 juta/kelurahan,dimana penentuan kegiatan dari sumber dana itu harus melalui musyawarah di kelurahan masing-masing penerima dana dan wajib di awasi oleh semua pihak termasuk masyarakat agar program tersebut transparan dan tepat sasaran.

“35 kelurahan mendapat dana program kurang lebih Rp 384 juta perkelurahan yang pemanfaatannya harus melalui musyawarah dan di awasi oleh semua pihak agar program ini bermanfaat dan transparan juga tepat sasaran”ujarnya (18/06)

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.