Tuntut Pemkot Perhatikan Nasib Mereka,Puluhan Honorer K2 Datangi Kantor Walikota Pagaralam.

PAGARALAM ONLINE – Penerimaan calon pegawai negeri sipil jalur umum yang sebentar lagi akan dilaksanakan dimana kota Pagaralam sendiri mengajukan sebanyak 64 orang,ternyata menyimpan cerita miris bagi sebagian orang.

Bukan persoalan kualifikasi pendidikan seseorang yang tidak masuk dalam formasi penerimaan calon pegawai negeri yang diajukan Pemkot Pagaralam.Namun lebih dalam adalah nasib para honorer Kategori 2 non tenaga pendidik atau kesehatan dan sudah berumur lebih dari 35 tahunlah yang menjadi persoalan.

Dalam audensi antara pihak Korps Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) cabang Pagaralam dan forum hononer K2 pemkot Pagaralam dengan pemkot Pagaralam yang diterima langsung oleh walikota Pagaralam , Alfian Maskoni didampingi wakil walikota M Fadly,Sekretaris Daerah Drs Syafrudin Msi,Nyimas Lusi selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) pemkot Pagaralam terungkap bahwa keinginan para honorer K2 untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil lewat jalur penerimaan serentak dengan seleksi formasi umum masih menemui jalan buntu.

Dimana keinginan serta cita-cita para honorer K2 tersebut masih terkendala aturan yang menyatakan bahwa pengangangkatan honorer K2 masih harus melalui seleksi itupun batas umur maksimal 35 tahun.

“Aturan KemenPan RB dan Undang-Undang ASN umur pengangkatan pegawai negeri sipil itu adalah maksimal 35 tahun,”ujar kepala BKSDM Nyimas Lusi kepada para peserta audensi.

Lanjut Nyimas Lusi,menurut hasil koordinasi pihaknya dengan Kementrian Aparatur Negara didapat wacana untuk mengangkat para honorer K2 utamanya berlatar belakang tenaga pendidik dan kesehatan menjadi tenaga kontrak dimana hak serta kewajiban tenaga kontrak ini sama dengan para pegawai negeri sipil namun tidak mendapat hak pensiun.

“Ada wacana dari pemerintah pusat untuk mengangkat honorer K2 di ikat dalam kontrak kerja yang haknya sama dengan pegawai negeri sipil kecuali hak pensiun namun ini tetap diprioritaskan untuk tenaga pendidik dan kesehatan dan wajib melalui proses seleksi,dimana gajinya akan disetarakan dengan upah minimum regional disetiap wilayah”bebernya (24/09)

Ketua PGRI cabang Pagaralam, Holidi didampingi ketua forum honorer K2 kota Pagaralam, Mulyadi mendesak pemkot Pagaralam untuk mengakomodir keinginan dan cita-cita 53 orang honorer K2 kota Pagaralam untuk bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil serentak dengan seleksi pegawai negeri jalur umum yang sebentar lagi akan dilaksanakan sekaligus memintah dukungan pemerintah daerah dalam rangka mendesak pemerintah pusat untuk menghapuskan syarat umur dalam pengangkatan honorer K2 tersebut.

“Seluruh K2 yang hanya bersisa 53 orang ini sudah mengabdi puluhan tahun baik sebagai tenaga guru,kesehatan,teknis maupun administrasi,untuk itu kami mohon kepada bapak walikota maupun dinas terkait untuk bisa memahami penderitaan kami yang sangat berharap untuk bisa diangkat menjadi pegawai negeri dan juga kami mendesak pemkot Pagaralam untuk berjuang bersama kami untuk menghapuskan batasan umur dalam pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil ini,”ucap keduanya (24/09)

Sementara walikota Pagaralam Alfian Maskoni yang didampingi wawako M Fadly menyatakan akan menampung aspirasi para honorer K2 ini dan berkomitment untuk mencarikan jalan keluarnya.

“Kami dukung cita-cita para K2 ini selama tidak menabrak aturan dan saya minta seluruh honorer ini untuk satu suara dalam membuat surat pernyataan yang kami juga akan tandatangai untuk mendesak pemerintah pusat memperhatikan nasib K2 khususnya yang ada dikota Pagaralam,”ucapnya (24/09)

Related posts

Leave a Comment