Pilkada Pagaralam masih dihantui politik uang

Oleh : Alfrenzi Panggarbesi

Pekan lalu, iseng-iseng saya menulis status di laman facebook yang isinya : Demokrasi di Tanah Besemah. 3 sekebat (sejuta), isu atau fakta? Dalam status itu saya jelaskan apa yang dimaksud dengan istilah 3 sekebat (sejuta) itu yang intinya adalah praktik politik uang yang terjadi pada saat pemilihan kepalda daerah (Pilkada) pada tahun 2013 dan pemilihan anggota legislatif (pileg) tahun 2014 lalu di Kota Pagaralam. Istilah 3 sekebat (sejuta) mengacu kepada tarif jual beli suara yang berlaku saat itu, yaitu sebesar Rp 1.000.000 untuk 3 orang atau Rp 1 juta/KK.

Status iseng tersebut ternyata cukup banyak mendapat respon dan komentar. Ada ratusan like dan tanda jempol. Komentarpun datang beragam. Bahkan terjadi diskusi cukup hangat di dinding lamanku. Sebenarnya saya tidak heran jika status di facebook tersebut akan mendapat banyak respon dari teman-teman yang aktiv di medsos. Sebab, isu istilah 3 sekebat (sejuta) tersebut memang cukup populer di tengah-tengah masyarakat Kota Pagaralam. Bahkan topik ini sudah menjalar kemana-mana, menembus lintas daerah dan lintas batas. Teman-teman politisi dan wartawan memang cukup akrab dengan istilah ini. Topik ini juga tampaknya sangat relevan jelang 10 pilkada serentak di Sumsel yang akan dihelat tahun depan.

Menariknya, komentar yang disampaikan teman-teman terhadap statusku itu sebagian besar berisi kegalauan dan sikap pesimistis. Mereka beranggapan praktik politik uang tersebut tidak akan bisa dicegah. Sebagian mereka berpendapat praktik politik uang itu sudah menjadi budaya, tradisi yang sudah mendarahdaging!. Sulit untuk dilepaskan. Sejenak aku cukup senang melihat statusku yang hangat diperbincangkan. Namun selebihnya aku galau.

Pagi tadi, seperti biasa setelah melakukan aktivitas rutin mengantar dua orang anakku ke sekolah, aku membuka dan melihat-lihat facebook. Aku tertarik membaca status laman facebook, Ardiansyah Haris, seorang teman yang sehari-harinya adalah konsultan politik merangkap dosen di salah satu universitas di Palembang. Statusnya berbunyi Ada judul sebuah makalah politik yang berbunyi : “Politik Uang dalam Bingkai Demokrasi” isinya blaa… Blaaaa….. Blaaaaa……….. Saya tersenyum (nyenge) bukan kah Demokrasi sekarang sudah memandang Politik Uang Sebagai PILAR Demokrasi.. ? Bagaimana menurut anda..?

Status facebook teman tadi cukup menggelitik lantaran tampaknya masih erat hubungannya dengan status facebookku pekan lalu. Topiknya masih sama tentang dahsyatnya politik uang dalam setiap ajang pilkada. Tampaknya, isu politik uang masih akan ramai untuk didiskusikan. Sebab sampai saat ini belum ada jurus yang ampuh untuk menghentikannya.

**Ancaman Penjara dan Diskualifikasi Paslon

Maraknya praktik haram politik uang di nusantara ini diakui oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro. Untuk itulah, dia mengatakan, bahwa pada Pilkada serentak 2017 lalu, politik uang akan menjadi salah satu fokus pembenahan yang dilakukan oleh KPU. Keseriusan itu terlihat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada yang mengatur sanksi adanya pemberian uang atau imbalan oleh bakal calon.

Dalam aturan itu, secara tegas disebutkan bahwa pasangan calon (paslon) kepala daerah yang melakukan kecurangan, yaitu dengan sengaja memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih, selain terkena sanksi pidana, juga terancam pencalonannya akan dibatalkan.
Rincian sanksi hukuman penjara termaktup dalam pasal 187A yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Kita berharap UU No Nomor 10 Tahun 2016, terutama pasal 187 A tersebut benar-benar dapat ditegakkan. KPU Pusat hingga jajarannya di daerah, yaitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota hendaknya benar-benar menjalankannya. Demikian pula tugas pengawasan yang diberikan kepada jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hendaknya juga dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara tegas. Mengingat sudah menjadi rahasia umum, kadangkala KPUD dan Bawaslu tidak menjalankan tugasnya secara profesional. Bahkan ada oknumnya yang “berselingkuh” dengan pasangan calon (paslon) dengan membiarkan praktik haram tersebut . Apalagi praktik serangan fajar yang sangat mencederai demokrasi tersebut dibungkus dalam kemasan honor tim sukses dan dana operasional relawan. Sehingga KPU dan Bawaslu menilai perbuatan haram tersebut tidak cukup bukti dan sebagainya.

Meskipun negara sudah menugaskan KPU, Bawaslu dan aparat terkait (Gakumdu) untuk mencegah terjadinya politik uang , namun tugas mulia nan berat tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada mereka. Masyarakat seharusnya juga terpanggil untuk menegakkan demokrasi yang bersih tersebut. Sebab, jika politik uang terus terjadi, dapat dipastikan bahwa dunia politik akan menjadi semakin rusak. Demokrasi prosedural hanya akan menjadi lahan bagi kaum yang tidak memiliki prestasi memadai, untuk meraih kekuasaan. Bahkan sangat mungkin demokrasi prosedural akan dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki hasrat tak terbendung dan kerakusan untuk menguasai harta kekayaan negara.

Kekuasaan yang diraih dengan cara-cara tidak terhormat itu nantinya akan digunakan untuk mengembalikan uang yang telah digunakan untuk memperoleh kekuasaan itu. Bahkan ia akan digunakan untuk mendapatkan kekayaan dengan jumlah yang berlipat-lipat. Karena itulah, politik uang harus dianggap sebagi kejahatan besar dalam politik yang harus dilawan dan dienyahkan secara bersama-sama.
Untuk melawan politik uang yang sudah menjadi budaya tersebut membutuhkan kekompakan dan komitmen bersama-sama seluruh komponen masyarakat. Butuh sebuah gerakan besar ,masif dan sungguh-sungguh yang lahir dari kesadaran bersama dan perasaan bersama untuk melawan penyakit politik uang yang sudah mewabah tersebut. Demokrasi yang kotor tidak akan pernah melahirkan pemimpin yang bersih. Demokrasi yang korup pasti melahirkan pemimpin yang korup.

Lahirnya UU Pilkada No 10 Tahunn 2016 untuk mencegah praktik politik uang. Kita berharap peraturan ini benar-benar dapat ditegakkan. Semua pihak, terutama para calon kepala daerah hendaknya mematuhinya. Namun sejauh ini saya masih belum yakin bahwa praktik haram politik uang bisa dihentikan sepenuhnya. Seperti hanya kebanyak orang, saya masih pesimis bahwa Pilkada Pagaralam tahun 2018 mendatang masih tetap dihantui oleh politik uang.

Penulis adalah wartawan Pagaralam Online

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.