Soal Pajak 10 Persent Hotel dan Resto,Bagi WP Yang Membandel Pemkot Pagaralam Ancam Cabut Izin Dan Segel Tempat Usahanya!

PAGARALAM ONLINE – Menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor retribusi dan pajak daerah untuk mengdongkrak penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rupanya membutuh kerja extra pemerintah kota Pagaralam.

Diwawancarai Pagaralam Online, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Iwan Mieke Wijaya ST MM melalui Kepala Bidang Penagihan,Mirwansyah mengungkapkan usaha pihaknya untuk membuat kenaikan angka partisipasi wajib pajak (WP) kota Pagaralam masih banyak menemui kendala walaupun telah melakukan inovasi melalui pemasangan alat Transaktion Monitoring Divice (TMD) atau Tipping Boks yang dipasang disejumlah tempat usaha resto dan hotel untuk memastikan angka riil penerimaan pajak dari sektor ini.

Kendala yang dimaksud dikatakan Mirwansyah antara lain masih adanya keberatan dari para WP mentaati Peraturan Daerah (Perda) nomor 07 tahun 2018 khususnya tentang pajak 10 persent yang menyasar usaha restoran dan hotel.

Dijelaskan Mirwansyah,keberatan yang paling banyak yang mereka dengar langsung dari para WP pemilik atau pengelolah restoran dan hotel adalah lantaran mereka (WP_red) menilai Perda tersebut memberatkan dunia usaha secara langsung dimana pemilik usaha terpaksa membebankan pajak tersebut kepada konsumen sehingga dianggap berpotensi mematikan usaha.

“Paling banyak para wajib pajak ini mengatakan bahwa pajak 10 persent ini membuat usaha mereka jadi sepi karena konsumen enggan dikenakan pajak,”ungkapnya (17/09)

Selain itu lanjut Mirwan,para WP memintah pemberlakuan pajak 10 persent ini tidak diskriminatif yang hanya menyasar pelaku usaha yang beromzet Rp 15 juta keatas saja namun mereka ingin aturan ini juga menyasar seluruh pelaku usaha lain serupa.

“Alasan lain,para WP ini menilai penerapan perda serta pemasangan alat tipping boks ini dinilai diskriminatif,”bebernya

Namun Mirwansyah berkeras pemasangan TMD atau Tipping Boks ini sudah sesuai peraturan yang ada sehingga dengan adanya alat ini mampu mendongkrak PAD yang akumulasikan pertahun sehingga didapat angka riil penerimaan daerah dari sektor ini.

“Selama ini kan penerimaan dari sektor ini masih amburadul karena para WP bayar semaunya saja,namun dengan inovasi ini dapat dilihat angka riil penerimaan daerah dari sektor ini sekaligus menggugah ketaatan para wajib pajak,”pungkasnya sembari menegaskan akan ada sangsi tegas bagi WP yang membandel mulai dari teguran lisan,tertulis dan terberat adalah pencabutan izin hingga penyegelan tempat usaha.

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.