Sama-Sama Soroti Soal Serapan APBD Kota Pagaralam Tahun Anggaran 2018,Golkar dan PDIP Tampilkan Angka Berbeda!

PAGARALAM ONLINE – Hari ini Kamis (13/06/2019) bertempat di ruang sidang utama dalam paripurna 4 sidang ke 5,fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Pagaralam menyampaikan tanggapan umumnya atas Raperda tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah (APBD) tahun anggaran 2018 oleh walikota Pagaralam.

Dalam penyampaian pandangan umumnya tentang Raperda LPPJ APBD 2018 tersebut,hampir semuah fraksi di DPRD kota Pagaralam mengapresiasi capaian pemerintah daerah terhadap pelaksanaan RAPBD tersebut namun dengan beberapa catatan.

Seperti disampaikan oleh fraksi parpol Nasdem,PBB,PKS,Golkar dan PDIP yang semuanya memuji kinerja keuangan pemerintah daerah yang telah mendapat prestasi di bidang pengelolaan keuangan negara dan daerah dengan di perolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu.

Namun berdasarkan penyampaian pandangan umum terutama dari fraksi parpol Golkar dan PDIP terdapat perbedaaan terhadap angka realisasi penyerapan anggaran tahun 2018 yakni fraksi golkar menyoroti serapan ataupun realisasi anggaran sebesar 80,53 persent yakni sebesar Rp 655.603.214.053,75 dari RAPBD sebesar Rp 814.110.436.060,00 atau terdapat 20 persent yang tidak terserap juga pihaknya mempertanyakan soal serapan Belanja Modal yang hanya terserap 50,88 persent yakni hanya sebesar Rp 92.576.062.279,00 dari anggaran sebesar Rp 181.937.969.850,00.

“Kami mohon penjelasaan kepada walikota kenapa 20 persent anggaran ini tidak terserap dan apa penyebabnya,”ujar juru bicara fraksi Golkar Efsi SE (13/06)

Sementara itu juru bicara fraksi PDIP yakni Tanharudin SE
juga menyoroti kinerja penyerapan atau realisasi APBD yang namun dengan angka yang berbeda yakni atau sebesar 90,55 persent atau sebesar Rp 769.448.437.267,56 dari jumlah keseluruhan APBD 2018 yakni sebesar Rp 849.726.393.710,74

“Kami ucapkan selamat atas opini WTP yang di dapat dan penghargaan serta apresiasi yang tinggi kepada OPD-OPD dan harapan Pagaralam akan semakin maju dan sejahtera,”sampainya (13/06)

Dari penyampaian pandangan umum fraksi-fraski utamanya dari fraksi Golkar dan PDIP terdapat perbedaan angka jumlah serapan RAPBD tahun anggaran 2018 yakni 80,2 persent (Golkar) dan 90,55 (PDIP) yang tentu memunculkan pertanyaan kenapa hal ini bisa terjadi dan angka manakah yang benar lantaran hal ini berkaitan dengan penghargaan WTP yang baru saja di terima oleh pemkot Pagaralam.

Di konfirmasi Pagaralam Online usai sidang,jubir fraksi Golkar mengatakan bahwa data serapan anggaran tahun 2018 tersebut adalah dari laporan pemerintah daerah kepada lembaganya.

“Itu data dari pemerintah daerah tapi soal angka yang di sampaikan fraksi PDIP itu saya juga tak faham,”ungkapnya (13/06)

Related posts

Leave a Comment