HEADLINENASIONALPEMERINTAHAN

Pemkot Menilai Tuntutan Warga Pematang Bange Tidak Berdasar

PAGARALAM ONLINE – Menyikapi tuntutan sebagian warga Dusun Pematang Bange Kelurahan Curgup Jarge Pagaralam Utara yang meminta ganti rugi atas lahan miliknya karena dijadikan jalan akses Lingkar Barat oleh Pemeruntah.Hari ini (Senin 17/4/2017) Pemkot Pagaralam menggelar rapat yang di pimpin Sekdako Drs.Syarfudin Msi.

Drs.Syafrudin dalam rapat menyampaikan bahwa berdasarkan instruksi walikota,pihak-pihak terkait diperintahkan untuk mengkaji persoalan pemblokiran akses jalan Lingkar Barat oleh warga Dusun Pematang Bange serta permasalahan yang melatar belakanginya.Dimana jalan tersebut kini sudah berstatus milik pemerintah dan merupakan akses jalan umum bagi masyarakat,sehingga perlu segera di selesaikan.

“Walikota perintahkan kita untuk mengkaji permasalahan itu,dan diminta untuk segera menuntaskannya,lantaran jalan itu sekarang sudah jadi milik pemerintah dan juga sudah akses jalan umum,”tegasnya.

Dalam laporannya kepada Sekda,
Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) yang membidangi pembebasan lahan sebelum PP 18 2016 dilaksanakan Fachrurozi Nurhafi STTP,menjelaskan bahwa proses pembebasan lahan guna pembangunan akses jalan Lingkar Barat tersebut sudah sesuai aturan yang berlaku dan tidak ada hak-hak warga yang di langgar,hal ini berdasarkan dokumen-dokumen yang mereka punyai dan dokumen klaim warga yang mereka terima dari LSM SIGAP.Dimana berdasarkan dokumen itulah diketahui bahwa badan jalan yang diklaim warga masih hak miliknya ternyata tidak masuk didalam dokumen pemilikan lahan yang diserahkan oleh LSM SIGAP.

Baca Juga  Sahabat Lury Pecah, Giliran Semabor Alihkan dukungan ke HDMY

“Berdasarkan dokumen serta surat tuntutan warga yang diserahkan kepada kami lewat LSM SIGAP beberapa waktu lalu,kami menilai bahwa badan jalan yang mereka klaim masih masih miliknya dan memintah ganti rugi tersebut,tidak masuk kedalam dokumen kepemilikan yang ada.Jadi kita tidak bisa mengakomodir tuntutan warga itu karena akan melanggar peraturan yang ada,”jelasnya.

Dikatakan Fachrurozi,permasalahan ini terjadi diduga akibat tidak adanya komunikasi antara pemilik lahan sebelumnya dengan pemegang hak yang baru,sehingga timbul salah pemahaman soal batas tanah sesudah proyek akses jalan Lingkar Barat selesai dilaksanakan.Ditambah adanya informasi yang diterima oleh warga adanya pemilik lahan yang tetap menerima ganti rugi walaupun tanahnya sudah dibangun jalan beraspal.

“Sebelum proyek jalan lingkar barat dilaksanakan sudah ada penyerahan hibah dari pemilik lahan sebelumnya,tapi diduga permasalahan ini timbul akibat tidak ada komunikasi antara pemilik lahan lama ke pemilik yang baru,contohnya ketika itu hibah sebelumnya atas nama ayah,kini anaknya yang menuntut ganti rugi,ditambah persoalan ini mencuat karena mungkin mereka mendengar ada pemilik lahan yang tetap menerima ganti rugi walaupun lahan miliknya sudah jadi jalan umum,”ungkapnya.

Dalam rapat tersebut,disimpulkan bahwa Pemkot Pagaralam tetap menyarankan agar warga membawa permasalahan ini ke ranah hukum sebagai solusi bagi kedua belah pihak.Dimana jika nanti putusan pengadilan memerintahkan pemerintah wajib mengganti rugi lahan tersebut,maka Pemkot Pagaralam akan menaatinya.

Baca Juga  Kedapatan Mojok Ditempat Gelap dan Sepi,Sepasang Remaja Disuruh Pulang Oleh Petugas Polsek PAS.

“Supaya masalah ini tidak berlarut-larut dan cepat selesai,kita tetap menyarankan warga untuk menempuh jalur hukum sebagai solusi akhir,dimana jika nanti pengadilan memutuskan pemkot harus mengganti rugi,maka kita akan menaatinya,dan lakukan pendekatan persuasif kepada warga untuk membuka jalan yang diblokir supaya bisa di lewati lagi oleh pengguna jalan yang lain”pungkasnya.

Pantuan Pagaralam Online,rapat ini di hadiri oleh Kabag Tata Pemerintahan (Tapem),Asisten,staf ahli,dinas PU yang membidangi,Camat Pagaralam Utara dan Lurah Curghup Jarhe serta Kapolsek Pagaralam Utara.Namun tidak terlihat perwakilan warga maupun LSM SIGAP yang di beri mandat oleh warga untuk menjadi mediator.

Menanggapi hal ini LSM SIGAP yang di beri mandat oleh warga sebagai mediator melalui ketua umumnya,menyatakan rasa prihatinnya atas sikap Pemkot tersebut.Lantaran menurutnya warga hanya mempertahankan haknya yang diekpresikan melalui pemblokiran jalan.Dimana warga berharap dengan tindakan ini,pemkot bisa menyelesaikan persoalan tanpa merugikan semua pihak.

“Kami sangat menyayangkan sikap Pemkot yang tetap memilih jalur hukum ,sebab yang dilakukan oleh warga adalah tindakan mempertahankan haknya,dan kami juga meminta pihak penegak hukum untuk mendalami persoalan ini,”tegas Suhaimi Dahalik via telepon genggam (Senin 17/4/2017)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close