Pemkot Anggarkan Pos Belanja Subsidi Rp 3 Miliar Di APBDP,Warga Minta Harus Tepat Sasaran dan Taat Aturan!

PAGARALAM ONLINE – Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019,Pemkot Pagaralam menempatkan pos belanja subsidi sebesar Rp 3 Miliar untuk keperluan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).Demikian disampaikan walikota Pagaralam Alpian Maskoni (Rabu 31/07)

“Dalam penempatan pos belanja subsidi sebesar Rp 3 miliar yang diperuntukkan guna masyarakat kota Pagaralam,pemerintah kota Pagaralam sangat berhati-hati sekali dalam mencari dan menentukan kaidah-kaidah hukum yang pas dan dapat dijadikan payung hukum,”ucap Alpian Maskoni menjawab pandangan umum fraksi partai Grindra pada agenda jawaban walikota terhadap pandangan umum DPRD terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) 2019 di ruang sidang utama gedung DPRD kota Pagaralam.

Diwawancara usai kegiatan tersebut,kepada Pagaralam Online Alpian Maskoni menjelaskan bahwa pos belanja subsidi tersebut di peruntukkan guna subsidi bunga pinjaman program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang di canangkan pemkot Pagaralam.

“Dana 3 Miliar itu kami ajukan untuk program subsidi bunga KUR,”terang Alpian Maskoni tanpa merinci nama lembaga keuangan yang akan di ajak bekerjasama dalam program tersebut.

Lanjutkan Alpian Maskoni,untuk program subsidi bunga KUR ini dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan UKMKM akan menjadi leading sector sebagai penjaring calon penerima manfaat program tersebut dimana calon penerima program itu wajib berbentuk kelompok namun pada proses penerima manfaat program wajib bertindak atas nama pribadi.

“Kelompok calon penerima program ini sudah terdaftar semua di dinas Prindagkop sebagai leading sectornya kegiatan ini,namun pada prosesnya nanti harus bertindak atas nama pribadi bukan kelompok,”tambahnya

Sementara itu,warga meminta agar program ini (subsidi bunga KUR_red) dapat benar-benar dapat terealisasi dan jangan sampai gagal seperti janji politik wako/wawako sebelumnya yakni program bantuan modal kerja 1 Miliar 1 Kelurahan yang pernah di gadang-gadang kepada masyarakat serta warga meminta agar program ini harus tepat sasaran juga mempunyai landasan hukum yang benar akan tidak terjadi masalah di kemudian hari.

“Kalaulah memang program itu bisa di realisasikan tentu sangat membantu masyarakat luas,namun kami ingatkan bahwa program ini harus tepat sasaran dan terpenting azaz hukumnya juga wajib benar supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari terutama bagi masyarakat dan pemerintah daerah,”tegas Yudian (55) salah seorang warga kepada Pagaralam Online (31/07)

 

 

 

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.