Masih Adanya Keluhan,Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Minta Pemerintah Evaluasi Program Ini.

 

*Data BPS Tahun 2011 Jadi Acuan Program BPNT / RT/RW mengaku Tidak Pernah Dilibatkan Verifikasi Data  Penerima Program.

PAGARALAM ONLINE – Masih adanya keluhan dari warga penerima manfaat program bantuan sosial seperti program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mestinya membuat pihak pemerintah pusat mengevaluasi pelaksanaanya di daerah-daerah.

Seperti yang dikeluhkan Erni (49) warga Rw 01 Rt 01 dusun Pagaralam Kelurahan Pagaralam Kecamatan Pagaralam Utara.Kepada Pagaralam Online dia mengeluhkan sudah hampir 10 bulan terakhir ini tidak lagi mendapat BPNT.

Diceritakan Erni yang sehari-hari berprofesi sebagai petani ini,akhir 2018 lalu dirinya didata sebagai penerima program BPNT Kemensos RI dan mendapat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),dimana menurut penjelasan petugas Kemensos kepada dirinya bahwa setiap bulan akan mendapat tranferan uang sebesar Rp 110.000,. (Seratus sepuluh ribu rupiah) dan menukarkan sejumlah uang tersebut dengan kebutuhan pokok berupa beras dan telur diwarung sembako yang telah di tunjuk dan bekerjasama dengan pihak Kemensos RI.

Diungkapkan Erni,namun dirinya baru satu kali merasakan manfaat dari program ini dan sejak 10 bulan terakhir tidak menerima lagi.Hal ini diketahuinya setelah ia beberapa kali mendatangi warung sembako tersebut namun setelah dicek di kartu KKS miliknya tidak terdapat saldo yang membuatnya tidak bisa menerima sembako bantuan.

“Baru satu kali saya mendapat bantuan dan sejak 10 bulan ini tidak mendapat lagi karena saldo kartu KKS saya rupanya kosong,”keluhnya (10/09)

Yang membuat Erni semakin sedih adalah warga lain yang dia tahu juga mendapat program ini (BPNT_red) hingga kini masih terus bisa mengambil sembako bantuan sementara dirinya tidak.

“Pertanyaannya kenapa saya tidak mendapat bantuan lagi sementara yang lain masih terus,”ucapnya lirih (10/09)

Dikonfirmasi mengenai keluhan warga ini,Rahman petugas Kemensos RI yang berkantor di Dinas Sosial (Dinsos) kota Pagaralam mengatakan bahwa pihaknya akan menampung keluhan warga dan melaporkannya kepihak Kementrian Sosial untuk mengetahui duduk persoalannya.

Ditanya soal penjaringan maupun pendataan maupun verifikasi calon penerima manfaat program BPNT ini,kepada Pagaralam Online Rahman menjelaskan bahwa data penerima bantuan berasal dari data pusat yang dikatakannya berasal dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagaralam tahun 2011.Lanjut Rahman untuk memastikan data itu benar,maka pihaknya melakukan verifikasi ulang kelapangan bekerja sama dengan pengurus RT dan RW setempat untuk memastikan identitas maupun alamat penerima program.

“Mekanismenya data yang kami terima dari pusat yang kami tahu berasal dari data BPS tahun 2011 itu kemudian kami cek kelapangan bersama pihak RT atau RW dan hasilnya kami rapatkan ditingkat kelurahan,dan kendalanya adalah walaupun ada beberapa warga yang kami coret namanya karena dinilai tak layak menjadi penerima bantuan namun kenyataannya mereka masih tetap terdata jadi penerima program,”bebernya (10/09)

Sementara itu Andriansyah ketua RT 04 dusun Pagaralam menampik pernah dilibatkan dalam pendataan maupun verifikasi calon penerima program BPNT oleh petugas Kemensos RI yang bertugas dikota Pagaralam,dimana menurutnya seharusnya petugas pendata dan pemverifikasi mengikutsertakan perangkat pemerintahan setempat untuk menghindari kesalahan data penerima dan agar program tersebut benar-benar tepat sasaran.

“Yang tahu persis data dan kondisi warga adalah kami selaku Rt dan Rw namun kami tidak pernah dilibatkan dalam pendataan maupun verifikasi,hal inilah yang menurut kami membuat program-program bantuan seperti ini sering bermasalah,”tegasnya (10/09)

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.