Lampik 4 Merdike 2,Bukti Masyarakat Besemah Sudah Berdemokrasi Sejak Dulu

PAGARALAM ONLINE – Ada hal menarik yang disampaikan ketua Lembaga Adat Besemah, Firmansyah SH pada saat louncing Rumah Pintar Pemilu KPUD Pagaralam yang bertema “Lampik Empat Merdike Due” hari ini.(Selasa-4/4/2017)

Dimana dalam sambutannya mewakili Lembaga Adat Besemah,dia (Firmansyah_red) menyampaikan secara singkat nilai historis serta filosofi serta makna dari istila “Lampik Empat Merdike Due” tersebut.

Dalam penyampaiannya,Firmansyah SH menjelaskan bahwa Tanah Besemah secara hukum kewilayahan tidak masuk pada wilayah Kerajaan Sriwijaya maupun Kesultanan Palembang pada kurun waktu tersebut.Dimana Besemah secara kewilayahan merupakan wilayah atau daerah yang merdeka dan tidak terikat secara hukum maupun kewilayahan dengan kerajaan besar tersebut.

“Wilayah Besemah sama sekali tidak termasuk dalam wilayah kerajaan Sriwijaya maupun Kesultanan Palembang atau yang di kenal dengan istilah “Sindang Merdike”,namun terikat secara historis maupun kekerabatan dengan kerajaan – kerajaan tersebut,”ujarnya.

Tanah Besemah yang sejak kurun waktu ribuan tahun lalu telah di huni manusia terbukti dengan banyak ditemukannya situs megalithikum yang tersebar di wilayah ini,ternyata telah lama mengenal dan menerapkan sistem pemerintahan demokratis yang di implementasikan dalam sistem pemerintahan “Lampik 4 Merdike 2”.Dimana dalam sistem itu keputusan yang menyangkut kepentingan umum kala itu harus di musyawarakan terlebih dahulu oleh 4 perwakilan “Sumbay” dan 2 “Suku”.

“Jauh sebelum Indonesia lahir,tanah Besemah sudah mengenal sistem pemerintahan demokratis serta musyawarah untuk mufakat dengan diterapkannya sistem pemerintahan Lampik 4 Merdike 2,dimana Lampik 4 Merdike 2 tersebut merupakan perwujudan dari keterwakilan wilayah-wilayah yang masuk dalam wilayah Keratuan Besemah,dengan sistem masyarakat yang sudah teratur dan sistem hukum adat yang mengikat seluruh elemen masyarakat,”jelasnya.

4 Sumbay tersebut yakni Sumbay Besak (Besar),Sumbay Pangkal Lurah,Sumbay Ulu Lurah serta Sumbay Mangku Anom yang merupakan perwakilan dari para Jurai Tue (pendiri-pendiri Sumbay atau Marga/Dusun awal) dan 2 suku yakni suku Semidang serta suku Penjalang,dimana untuk menentukan suatu keputusan bagi masyarakat Besemah kala itu,ke 4 Sumbay tersebut duduk bermusyawarah di “Lampik” atau tikar,dimana proses musyawarah tersebut di awasi oleh 2 suku.Kemudian hasil keputusan tersebut di terapkan di wilayah Sumbay masing-masing,dimana 1 Sumbay merupakan suatu kesatuan dari banyak desa.

“Sidang musyawarah tersebut dilakukan oleh para Jurai Tue sebagai perwakilan 4 Sumbay dan di awasi oleh perwakilan dari 2 suku,”ungkapnya

Kemudian untuk pemerintahan di bawahnya lagi terdapat Besirah atau Pesirah dimana kala itu seorang Besirah atau Pesirah ini membawahi beberapa desa atau dusun.Dimana berdasarkan penuturan para tetua atau orang yang mengerti tentang pemerintahan adat kala itu,seorang Besirah atau Pesirah dimana dipilih langsung oleh warganya dan hanya boleh menjabat selama 5 tahun dan setelahnya akan diadakan pemilihan ulang.

“Seorang Besirah atau Pesirah kalau sudah kali menjabat maka akan di angkat menjadi Pangiran (Pangeran _red),”pungkasnya.

Digali dari berbagai sumber,sistem pemerintahan “Lampik 4 Merdike 2” ini kemudian dihapus seiring dengan kedatangan penjajah Belanda,dan kemudian pada saat Indonesia merdeka pemerintahan diganti dengan sistem pemerintahan desa yang di berlakukan secara nasional.

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.