KPUD Pagaralam Tegaskan Tidak Akui Tes Urine Paslon Diluar Jadwal Resmi

PAGARALAM ONLINE – KPUD Pagaralam menegaskan tidak akan pernah mengakui hasil tes apapun dari para bakal calon kepala daerah diluar jadwal yang telah ditentukan oleh KPUD Kota Pagaralam.

Seperti dilansir dari portal berita RMOL Sumsel.com,hari ini (Selasa 2/01/2018) pasangan bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagaralam  Novirza Djazuli – Suharindi (NS) mendatangi RSUD Besemah dan BNN kota Pagaralam untuk melakukan tes kesehatan dan juga tes urine guna persiapan menghadapi pilkada serentak Juni 2018 mendatang

Menanggapi kegiatan pasangan NS tersebut,  Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Pagaralam Yenli Elmanoferi menegaskan,  selaku penyelenggara Pilkada, KPUD Pagaralam  tidak akan mengakui apapun hasil tes yang dilakukan oleh para bakal calon kepala daearah diluar jadwal serta tahapan pilkada yang telah ditentukan.

“Jadwal dan tahapan pilkada nanti itu jelas. Jadi kami tidak pernah akan mengakui hasil tes apapun itu diluar jadwal yang telah ditentukan,”tegasnya kepada Pagaralam Online  Selasa (2/01)

Menurut Yenli,untuk jadwal tes kesehatan para bakal calon kepala daerah, baru akan dilaksanakan setelah para pasangan calon tersebut mendaftar ke KPUD,kemudian tes kesehatan itu juga akan dilakukan oleh tim independent dan wajib dilaksanakan oleh rumah sakit type A

“Tes kesehatan maupun tes urine baru akan dilaksanakan setelah para pasangan calon  mendaftar ke KPU dan berdasarkan peraturan KPU bahwa kegiatan itu dilaksanakan oleh rumah sakit type A atau rumah sakit provinsi ,dalam hal ini KPU  telah menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Muhammad Hoesin (RSMH)  Palembang dan BNN provinsi atau kota dan melibatkan tim dari Ikatan Dokter Indonesia,Ikatan Psikologi Indonesia yang bekerja independent, dan kami tegaskan bahwa kami hanya menerima laporan dan hasil tes para pasangan calon kepala daerah dari tim itu,”tegas Yenli.

Sejumlah warga Kota Pagaralam meminta KPUD Pagaralam agar membuat peraturan yang lebih tegas dan ketat  tentang keterangan bebas narkoba bagi para calon kepala daerah.  Tes yang dilakukan hendaknya bukan sekdar tes urine, tetapi juga perlu tambahan tes lagi berupa tes rambut dan cairan saliva atau air ludah. Hal tersebut untuk memastikan bahwa para calon kepala daerah benar-benar bebas dari narkoba.

“Kami minta KPU buat aturan untuk  keterangan bebas narkoba harus melalui serangakai tes yang lebih selektif dan ketat lagi, yaitu tes urine dan tes rambut,” ujar Sunanto Tanjung,  petani Dusun Karang Dalo.

Related posts

Leave a Comment