KPUD Pagaralam : Soal Hibah 26,7 Miliar Itu Jangan Artikan Kami “Selingkuh” Dengan Petahana

PAGARALAM – Usai penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkot Pagaralam dan KPUD kota Pagaralam sebesar 26,7 Miliar guna keperluan pembiayaan pilkada serentak juni 2018 mendatang.Masyarakat kini mulai menyoroti pengunaan dana tersebut dan kinerja penyelenggara pemilu di daerah.

Kepada Pagaralam Online Tado Basri warga Alundua mengatakan bahwa dengan digelontorkan dana hibah oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pilkada serentak hendak sesuai dengan peruntukannya alias tepat guna dan di wajibkan tranfaran dalam penggunaan dan pelaporannya.

“Kami warga masyarakat minta agar pihak penyelenggara pilkada kota Pagaralam tranfaran dan tepat guna dalam menggunakan bantauan hibah itu.Apalagi nilainya yang cukup fantastis yakni 26,7 miliar itu bukan uang yang sedikit,”ujarnya (20/7)

Dikatakan Tado.Selain tepat guna dan tranfaran dalam penggunaan dana itu,diharapkan agar penyelenggara pilkada serentak dalam hal ini KPUD kota Pagaralam untuk tetap bersikap netral dan independent alias bebas dari intervensi dari pihak manapun dalam melaksanakan pilkada serentak kelak.

“Kami juga berharap selain dana yang di terima dari pemkot untuk pelaksanaan pilkada nanti itu.KPUD Pagaralam supaya tetap bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya dan jangan sampai terintervensi dari pihak manapun apalagi dari si pemberi bantuan hibah,”tegasnya.

Sementara itu ketua KPUD kota Pagaralam Yenli Elmanoferi menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.Pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk pelaksanaan pilkada serentak yang sesuai dengan perencanaan maupun peruntukkannya.

“Pemberian dana hibah itu jangan diartikan bahwa kami selingkuh dalam tanda kutip dengan pemberi hibah.Apalagi dikaitkan dengan rencana ikutnya calon petahana walikota aktif Hj Ida Fitriati.Percayalah kami akan tetap netral dan independent dalam menyelenggarakan pilkada serentak kelak.Dan terimakasih atas perhatian warga masyarakat kota Pagaralam yang sudah berperan aktif menjadi kontrol kami,”jelasnya (20/7)

Diketahui hari ini (Kamis 20/7) dilakukan penanda tanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkot Pagaralam dengan KPU Pagaralam sebesar 26,7 Miliar rupiah guna pembiayaan pilkada serentak juni 2018 mendatang di ruang rapat Besemah I kantor walikota Pagaralam.

 

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.