KPU Pagaralam Diminta Terapkan Tes Rambut dan Darah

Cegah Kepala Daerah Terlibat Narkoba

PAGARALAM ONLINE—Sejumlah warga Kota Pagaralam meminta KPUD Kota Pagaralam menerapkan aturan yang lebih ketat tentang keterangan bebas narkoba terhadap calon Walikota dan Wakil Walikota Pagaralam periode 2018 – 2023. Pasalnya, keterangan bebas narkoba yang selama ini hanya berdasarkan hasil tes urine tidak 100 % menjamin bahwa para calon kepala daerah (cakada) bebas narkoba, sehingga dibutuhkan tes yang lebih meyakinkan, yaitu tes rambut dan darah.
“Untuk memastikan bahwa para calon walikota dan wakil walikota itu benar-benar bebas narkoba dan tidak pernah mengkonsumsi narkoba seumur hidupnya, maka dibutuhkan tes yang lebih ketat lagi, yaitu diuji sampel rambut dan darah lembaga yang kredibel sesuai aturan perundang-undangan, yaitu Badan Narkotika Nasional ,’’ tegas  Muhaimin kepada Pagaralam Online, Rabu (3/1).
Menurut Muhaimin, surat keterangan bebas narkoba bagi para calon kepala daerah ini tidaklah main-main dan bukan sekedar formalitas saja. Mengingat betapa dahsyatnya peredaran narkoba di Indonesia yang sudah menyerang semua lapisan masyarakat. Sehingga dibutuhkan para calon pemimpin yang benar-benar bebas narkoba dan berani memerangi peredaran narkoba di daerah yang akan dipimpinya nanti.
“Tes urine yang selama ini dilakukan tidaklah menjamin bahwa seseorang sudah benar-benar bebas narkoba., karena tes urine hanya bisa mendeteksi pemakai narkoba yang baru beberapa hari mengkonsumsi narkoba, sedangkan yang pernah mengkonsumsi narkoba dalam waktu yang lama tidak bisa didideteksi . Karena itulah harus ada tes yang lebih selektif, yaitu tes rambut dan darah.
Hal senada disampaikan Sunanto Tanjung. Warga Dusun Pagaralam ini meminta KPU Pagaralam berani melakukan terobosan dengan menerapkan tes rambut dan darah kepada para calon walikota dan wakil walikota yang akan bertarung dalam Pilkada 2018 mendatang. “Masyarakat pasti akan mendukung jika KPUD Pagaralam melakukan terbosan-terobosan. Hal ini demi kebaikan masyarakat Kota Pagaralam,’’ tegas Sunanto.
Seperti diberitakan TEMPO.CO, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Daeng Mohammad Faqih menyatakan uji rambut lebih akurat untuk mengetahui seseorang mengkonsumsi narkoba atau tidak. Karena itu, ia menyarankan Komisi Pemilihan Umum menggunakannya dalam tes kesehatan Pemilihan Kepala Daerah 2017.
“Zat bertahan di rambut lebih lama. Kalau tes darah sama urine paling lima hari hilang,” kata Faqih dalam diskusi “Evaluasi Tahapan Pencalonan Pilkada 2015” di gedung KPU, Jakarta, Senin (21 Maret 2016.
Menurut dia, hal itu dapat membantu mengidentifikasi pengguna yang bersifat situasional (sesekali). Berbeda dengan pecandu yang sudah akut, pengguna situasional sulit ditebak bila sekadar tes urine. “Pemeriksaan urine atau darah ini ada kelemahan. Kalau tidak mengkonsumsi narkoba 1-2 minggu, saat diperiksa hasilnya negatif. Meskipun dia sebenarnya pemakai,” ucapnya.


Direktur Peran Serta Masyarakat BNN Shinta Dame Simanjuntak sepakat bahwa hasil dari uji rambut lebih valid. Alasannya, zat-zat narkoba yang dikonsumsi lebih lama terserap di rambut. “Kalau botak gimana? Ya, pakai rambut bagian tubuh lain,” tuturnya.
Namun Shinta menuturkan ada keterbatasan dalam uji rambut. Saat ini Indonesia tidak memiliki alat yang cukup. Peralatan yang memadai hanya berada di kantor pusat BNN di Cawang. Proses pemeriksaan pun memakan waktu 2-3 hari.
Meski ada keterbatasan, dia memastikan BNN siap bila dilibatkan KPU untuk uji rambut kepada semua peserta pilkada mendatang di Indonesia. BNN meminta KPU membuat mekanisme yang jelas untuk mengakomodasi tes kepada pasangan calon yang berada di daerah-daerah. “Bisa kirimkan sampel dari daerah, sehari kirim, lalu kami butuh 2-3 hari,” ujarnya.
Uji rambut ini diharapkan mencegah adanya kepala daerah terpilih tersandung kasus narkoba.

Related posts

Leave a Comment