Uncategorized

Kebijakan Efisiensi, Nomenklatur SKPD Berubah

Walikota Pagaralam, dr. Hj. Ida Fitriati, M.Kes., saat menerima Mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (sumber foto : tommirobeta)
Walikota Pagaralam, dr. Hj. Ida Fitriati, M.Kes., saat menerima Mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (sumber foto : tommirobeta)

PAGARALAM ONLINE – Rencana efisiensi anggaran yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat, membuat setiap daerah di Indonesia harus menyesuaikan dengan kebijakan tersebut. Apalagi saat ini, sudah ada edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang disampaikan kepada daerah dan Ketua DPRD se-Indonesia.

Walikota Pagaralam, dr Hj. Ida Fitriati Basjuni Mkes mengatakan, salah satu poin penting dalam kebijakan efisiensi anggaran, tentunya berimbas terhadap keberadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016 yang merupakan pengganti PP nomor 41 tahun 2007 tentang perangkat daerah, kemungkinan perubahan nomenklatur pada SKPD menjadi memungkinkan.

“Ada beberapa dinas yang diubah nomenklaturnya. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri sudah mempunyai aplikasi yang mengatur nomenklatur SKPD ini. Penjelasan dari Ditjen Otonomi Daerah, perubahan nomenklatur merupakan kebijakan yang akan diterapkan di seluruh daerah dan sudah ada sistem aplikasinya,” ujar Ida, usai memimpin rapat sosialisasi dan pendampingan penataan organisasi perangkat daerah Kota Pagaralam bersama DPRD Pagaralam dihadiri Ketua DPRD Pagaralam Ruslan Abdul Gani, Wakil Ketua I Deddy Standza, Wakil Ketua II M Fadli serta anggota dewan dan Sekda Pagaralam Drs H Safrudin Msi.

Baca Juga  PELAJAR THAILAND KUNJUNGI PAGARALAM

Menurut Ida, perampingan SKPD sudah ada edaran dan mulai berlaku awal Agustus, yang meminta semua daerah melakukan percepatan peraturan daerah serta peraturan lain yang mendukung penetapan instruksi Menteri Dalam Negeri tentang tindak lanjut PP nomor 18 tahun 2016 itu.

“Mau tidak mau kita harus siap. Pemkot Pagaralam sebelum ini sudah membahas kemungkinan perubahan nomenklatur di SKPD. Adanya aplikasi yang sudah disediakan Pusat, kita tinggal menyesuaikan saja,” katanya.

Dicontohkan Ida, klasifikasi tipe dinas yang diatur dalam PP tersebut, ada dinas yang mempunyai tipe A, tipe B, atau tipe C. Penentuan terhadap tipe dinas tersebut setelah dilakukan kajian dan penilaian terhadap prospek dan tugas pokok fungsi (Tupoksi) masing-masing dinas.

Baca Juga  Talkshow di TV One, Ida Undang Investor ke Pagaralam

“Salah satu dinas yang bertipe A adalah Dinas Pariwisata. Penentuan tipe ini berdasarkan nilai variable tertentu yang ditetapkan, seperti pertimbangan efisiensi sumber daya, termasuk juga pertimbangan faktor kesulitan geografis,” ucap Ida.

Disinggung mengenai kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), jika memang nanti dibutuhkan lebih banyak pejabat untuk mengisi jabatan fungsional akibat perubahan nomenklatur itu, Ida optimistis hal tersebut bisa dipenuhi Kota Pagaralam.

Terpenting, ia menegaskan, kepastian nomenklatur baru tersebut harus berlaku efektif 1 Januari 2017 mendatang. Menuangkannya ke dalam Perda yang baru, harus melalui beberapa proses, termasuk dibahas di DPRD. Memayunginya sementara memakai Peraturan Walikota (Perwako) terlebih dahulu. “Kita pakai Perwako terlebih dahulu, sebelum nantinya menjadi Perda,” pungkasnya.noprizal

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close