Ini Dampak Penyerahan Bandara Atung Bungsu Kepihak Kementrian.

PAGARALAM ONLINE – Setelah melalui proses yang cukup panjang,akhirnya dalam waktu dekat yakni efektif Januari tahun 2020 nanti bandara Atung Bungsu kota Pagaralam resmi milik Kementrian Perhubungan.Demikian di sampaikan kepala UPTD Bandara Atung Bungsu, Joko Purnomo (Senin 05/08).

“Inisiasi serta proses penyerahan aset bandara ini sudah dimulai sejak 2015 lalu dan alhamdulillah 2019 ini terealisasi,dengan nomor surat 217 tahun 2019″jelas Joko kepada awak media (05/08)

Dengan demikian sambung Joko,seluruh aset serta pengelolaan bandara ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Kementrian Perhubungan melalui Direktorat Jendral Perhubungan Udara termasuk di dalam seluruh karyawan serta pegawai bandara yang beralih status menjadi pegawai kementrian pusat.

“Ada 16 orang yang sebelumnya ASN kota Pagaralam saat ini memilih menjadi ASN Kementrian seiring perubahan status bandara,dan untuk Atung Bungsu sendiri dibawah koordinasi Satuan Pelayan Bandara Silampari kota Lubuk Linggau,”bebernya sembari menjelaskan bahwa dengan perubahan status tersebut seluruh biaya pemeliharaan aset hingga gaji pegawai menjadi beban pihak Kementrian dan bukan APBD kota Pagaralam lagi.

Sementara itu Walikota Pagaralam Alpian Maskoni,dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa saat ini pemkot Pagaralam tidak punya wewenang lagi atas bandara Atung Bungsu lantaran telah terealisasinya penyerahan serta perubahan status pengelolaannya kepihak Kementrian Perhubungan sehingga segala bentuk tanggung jawab termasuk pembiayaan dan pengelolaannya bukan lagi tanggung jawab Pemkot Pagaralam.

“Pemkot Pagaralam sekarang tidak punya wewenang lagi terhadap bandara Atung Bungsu karena statusnya sudah menjadi milik kementrian,”sampainya di depan anggota DPRD kota Pagaralam beberapa waktu lalu.

Diketahui dengan telah selesainya proses penyerahan serta perubahan status bandara Atung Bungsu kota Pagaralam menjadi aset Kementrian Perhubungan,maka secara financial kota Pagaralam akan sangat terbantu menghemat belanja daerah hingga miliaran rupiah pertahun dimana segala beban biaya pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.Untuk itu warga berharap hal ini dapat membuat Pemkot Pagaralam mengalokasikan dana penghematan tersebut untuk program-program yang menyentuh langsung kemasyarakat misalnya pemberdayaan petani dan pedagang.

“Dengan penghematan APBD yang sebelumnya di alokasikan untuk operasional bandara,kami harap dapat di alihkan guna kepentingan masyarakat misalnya bantuan kepada langsubg petani maupun pedagang,”ujar Wiwin (35) kepada Pagaralam.

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.