Herman Deru Raih Empat Penghargaan Tingkat Nasional

Jakarta – Gubernur Sumsel H. Herman Deru SH terus menunjukkan kelasnya di kancah nasional. Dalam dua hari ini misalnya, mantan Bupati OKU Timur dua periode itu berhasil meraih empat penghargaan sekaligus di tingkat nasional dari Presiden dan Wakil Presiden RI.

Penghargaan pertama HD diraih HD penghargaan sebagai  Kepala Daerah Peduli Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan oleh Direktorat Jenderal  Perkebunan Kementerian Perkebunan RI.

Penghargaan ini diserahkan oleh Dirjen Perkebunan dalam Peringatan Hari Perkebunan ke-61 tahun 2018 Tingkat Nasional di halaman Gedung Sate, kantor Gubernur Jawa Barat (Jabar) Senin (10/12) siang. Penghargaan ini diterima oleh Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Sekda Provinsi Sumsel Prof  Edwar Juliartha yang mewakili Gubernur Sumsel H. Herman Deru.

Penghargaan ini hanya diberikan kepada 5 gubernur dari 34 gubernur di Indonesia yakni Plt Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Gubernyr Bangka Belitung, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Papua Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Sumsel tercatat menjadi provinsi dengan raihan penghargaan terbanyak yakni 11 penghargaan. Penghargaan itu terdiri dari berbagai kategori dan 4 perusahaan oerkebunan penerina ISPO.

Penghargaan ISPO atau pemberian sertifikat ISPO sendiri merupakan penghargaan lainnya diberikan kepada beberapa perusahaan yang memperoleh sertifikat ISPO ( Indonesia Sustainable Palm Oil), yakni sertifikat mi yak kelapa sawit yang berkelanjutan, yang menerapkan pengelolaan berwawasan (ramah lingkungan).

Selain itu ada juga penghargaan Gapoktan ( gabungan kelompok tani) dan individu-individu yang berprestasi dalam pengolahan perkebunan.

Usai menerima penghargaan tersebut Prof Edwar Juliartha mewakili Gubernur Sumsel Herman Deru mengungkapkan bahwa Pemprov Sumsel melalui OPD terkait terus mendorong seluruh pelaku usaha perkebunan, baik perushaan maupun petani swadaya untuk melaksanakan usaha perkebunan dengan tetap erudaha melestarikan lingkungan.

Dua penghargaan berikutnya yang diterima HD,  adalah penghargaan Bhumandala Rajata yakni simpul jaringan informasi Geospasial tahun 2018 kategori simpul jaringan provinsi. Kemudian penghargaan Bhumandala Kencana untuk pemanfaatan simpul jaringan terbaik kategori simpul jaringan provinsi dari Badan Informasi Geospasial (BIG).

Penghargaan ini diterima langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Ekowati Retnaningsih, SKM., M.Kes yang mewakili Gubernur Sumsel Herman Deru di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (11/12).

Penganugerahan Bhumandala Award ini sendiri merupakan penghargaan dari bagi pemerintah daerah yang memanfaatkan kebijakan satu peta dengan baik.

Sebelumnya ditempat yang sama juga dilakukan peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Jokowi hadir didampingi sejumlah menteri kabinet kerja di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Dalam sambutannya Presiden Republik Indonesia mengatakan, adanya kebijakan satu peta ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindih lahan dan batas wilayah di Indonesia. Presiden juga menginginkan adanya satu referensi, basis data dan geoportal.

“Apa yang kita lihat di lapangan dalam pembangunan infrastruktur Saya semakin tahu semakin sadar, bahwa di negara kita terlalu banyak yang namanya tumpang tindih pemanfaatan lahan,” katanya

Saat ini menurutnya, usai diluncurkannya geoportal satu peta, masyarakat tidak perlu khawatir terkait persoalan kepemilikan lahan maupun konsensi.

“Kebijakan ini bisa membuat perencanaan pembangunan bisa lebih akurat lagi. Ke depan proses perizinan, dengan adanya peta digital ini tidak diperlukan lagi izin operasi. Tidak perlu izin, kita sudah komitmen pada kinerja,” tambahnya

Menteri Koordinator Perekonomian RI Darmin Nasution dalam laporannya menuturkan, Pemerintah Republik Indonesia telah membagun infrastruktur secara merata, tujuannya selain untuk meningaktkan peerkonomian juga untuk menyatukaan Republik Indonesia

Dikatakannya, Kebijakan satu peta ini juga merupakan program priotas nawacita, dimana penyediaan infrastruktur dan izin hak atas tanah berdasarkan data yang akurat.

Sementara itu Penghargaan keempat yang diterima HD adalah penghargaan bagi provinsi yang peduli kepada Hak Asasi Manusi (HAM) yang diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pada di Gedung Ditjen HAM Kementerian Hukum dan HAM RI Jakarta Selatan, Selasa (11/12/2018).

Wapres menilai bahwa dalam melaksanakan HAM itu semua orang berkewajiban untuk menjaga atau menghargai hak asasi orang lain. Kemudian dalam pelaksanaan kehidupan harus seusai dengan hukum jadi juga pelaksana hukum itu bagian dari pada kita pelaksana hak asasi manusia. Karena itula Kementerian Hukum dan HAM merupakan suatu kombinasi karena melaksanakan hak asasi manusia harus dengan hukum tidak hanya dengan kebijakan, tidak hanya dengan suatu tindakan merusak hukum maka antara hukum dan HAM adalah sesuatu hal yang berdiri bersama sama untuk menekan hak hak dasar manusia.

Pada kesempatan ini dirinya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada kementerian hukum dan HAM serta seluruh jajarannya.

Sementara Kementerian Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly mengucapkan terima kasih kepada Wapres, Kementerian, Lembaga, Gubernur dan Bupati /Walikota seluruh Indonesia.

Hadir seluruh Gubernur,walikota, akan menerima pengharagan atas segala komitmen upaya untuk memenuhi hak hak dasar warga dan masyarakatnya. Tujuan pemerintah yang dalam hal ini oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui program pemberian penghargaan kabupaten kota peduli HAM adalah untuk memotivasi dan mendorong realisasi pemenuhan hak hak dasar masyakat oleh pemerintah daerah. Terutama pemenuhan hak dasar dibidang kesehatan pendidikan, hak hak perempuan dan anak, hak atas pekerjaan, perumahan yang layak dan lingkungan yang berkelanjutan.

Berkenaan istilah yang dipakai yaitu peduli hak asasi manusia dapat kami jelaskan bahwa yang dimaksud dengan peduli itu merujuk pada upaya pemerintah kab kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan perlindungan, pemenuhan dan penegakan dan kemajuan hak asasi manusia. “Dengan demikian dalam hasil penilaian terhadap upaya yang dilakukan daerahpun ada tingkatanya yaitu kab kota yang peduli, cukup peduli dan kurang peduli pada hak asasi manusia sesuai dengan capaian yg berdasarkan kinerja dan indkaitor yang diberikan. Disini tidak ada yang tidak peduli, semuanya peduli, “katanya dihadapn Wapres.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Kabupaten/Kota di Sumsel yang menerima penghargaan ini.

Dirinya berharap kepada Kabupaten/Kota yang mendapat penghargaan ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi kedepan.

“Di hari ulang tahun ke-70 peringatan HAM, Sumsel satu dari Provinsi mendapat penghargaan Provinsi peduli HAM. Kalau kita lihat ini kinerja kabupaten / kota sangat menunjang bahwa kabupaten/kota yang langsung bersentuhan langsung kepada masyarakat menunjukan kepedulian hak hak warganya. Saya juga sepakat dengan Wapres tadi bahwa kita tidak hanya bicara hak namun juga kewajiban,”katanya.

 

Related posts

Leave a Comment