Evaluasi Jumlah TKS Pagaralam,Bagian Dari Efesiensi Anggaran.

PAGARALAM ONLINE – Sejak di keluarkannya surat edaran oleh walikota Pagaralam mengenai pemutusan kontrak kerja para pekerja non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkot Pagaralam yang berlaku efektif per 31 Desember kelak sempat mengundang berbagai pendapat baik pro surat edaran tersebut dan banyak pula yang menolak.

Salah seorang pekerja non PNS yang minta tidak disebutkan identitasnya mengungkapkan ke kawatirannya.Kepada Pagaralam Online (Selasa 11/12) mengatakan dirinya kawatir dengan imbas keputusan ini lantaran dirinya tidak punya pekerjaan lain selain pekerjaan yang di lakoni saat ini.

“Kawatir pak,sebab cuma pekerjaan ini yang saya punya,”ujarnya di ketahui bekerja sebagai staff administrasi di sebuah dinas (11/12)

Diketahui,pemkot Pagaralam berencana membentuk sebuah tim untuk menyeleksi serta mengevaluasi jumlah ideal kebutuhan para tenaga kerja non PNS ini,Pemkot Pagaralam berkilah keputusan penghentian kontrak kerja ini juga di dasarkan atas data bahwa jumlah para non PNS ini sudah membludak dengan jumlah kisaran mencapai ribuan orang.Malah menurut mereka, di sebuah dinas jumlah pekerja non PNS ini jumlah bahkan melebihi pegawai negeri sipilnya.

“Sehingga inilah yang menjadi alasan utama Walikota Pagaralam mengeluarkan surat edaran tersebut,”ucap Sekretaris Daerah Kota Pagaralam H.Syafrudin dalam rapat di ruang rapat Besemah I kemarin (10/12)

Sementara Kasubag Kelembagaan Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Kota Pagaralam Rizki menambahkan,bahwa idealnya dalam satker itu satu Kasubag membawahi dua orang staf.

“Apabila hal itu tidak cukup maka berdasarkan peraturan pemerintah harus merekrut satu orang yang dalam Peraturan Pemerintah (PP) tersebut dinamakan tenaga harian lepas (THL),”jelasnya (10/12)

Diterangkan Rizki,pengangkatan THL itu sendiri harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kasubag itu sendiri bukan asal rekrut seperti yang baru tamat SLTA.

Katanya lagi, kekeliruan selama ini salah satunya adalah kontrak TKS atau tenaga kerja non PNS itu sendiri bukan ditandatangani oleh Walikota atau Sekretaris daerah kecuali tenaga kesehatan seperti PTT

“Jadi yang menandatangani kontrak kerja non PNS ini adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),dan kontraknya juga bukan perbulan atau pertahun melainkan perkegiatan,”jelasnya

Untuk itu,sebelum melakukan seleksi terhada TKS yang ada saat ini harus dilakukan validasi atau dihitung dulu jumlah kebutuhanya.

“Karena menelaah surat edaran Walikota tersebut adalah upaya efesiensi anggaran atau bilamana ada kontrak maka tidak ada masalah dikemudian hari,”pungkasnya.

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.