Dinilai Perwako Sudah Terlalu Refresif,Pengusaha OT Ramai-Ramai Minta Perlindungan Hukum

PAGARALAM ONLINE – Menyikapi persoalan jam tayang musik elektronik serta hal yang menyangkut operasional usaha hiburan musik organ tunggal (OT),hari ini Rabu (25/10) sejumlah pengusaha OT berkumpul dan mengadakan kerjasama perlindungan hukum dengan salah satu kantor bantuan hukum di kawasan jalan Laskar Mertarjo Gunung Gare kota Pagaralam

Pantuan Pagaralam Online,para pengusaha musik OT ini mengadakan diskusi sekaligus konsultasi dengan para praktisi hukum di antaranya Musridi Muis dan rekan menanyakan soal legalitas usaha mereka serta persoalan lain yang menyangkut operasional usaha mereka.

Kepada Pagaralam Online,Yopi Krisna pemilik OT Krisna mengungkapkan bahwa hari ini ada sekitar 22 orang pengusaha OT yang berkumpul dan berkonsultasi serta berencana mengadakan kerjasama perlindungan hukum dengan pengacara yang tergabung dalam kantor hukum bersama.Kemudian atas saran serta masukan dari para praktisi hukum ini,pihaknya juga berencana mengajukan keberatan atas pemberlakuan pembatasan jam tayang musik elektronik (OT) yang dalam pelaksaannya dinilai sudah melanggar hak azazi manusia serta dianggap sudah terlalu refresif.

“Hasil diskusi serta konsultasi hukum kami dengan para pengacara hari ini,kami sepakat untuk menjalin kerjasama perlindungan hukum dengan kantor hukum bersama yang fungsinya sebagi wadah kami jika terjadi hal-hal yang kami anggap sudah merugikan pihak kami akibat dari pemberlakuan perwako OT itu,”ujarnya (25/10)

Ditambahkan Yopi,menurut penjelasan para ahli hukum yang mereka dengar,bahwa pelaksanaan perwako OT itu tidak boleh refresif alias terlalu menekan dengan cara mengancam akan menyita alat-alat musik milik para pengusaha ini atau pemilik hajatan.Dimana tufoksi menjalankan perwako tersebut lanjut Yopi menurut pakar hukum itu masih merupakan ranahnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak peraturan daerah dan bukan tugas institusi lain semisal Kepolisian atau institusi lainnya.

“Yang kami dengar menurut penjelasan pak Musridi bahwa tugas pelaksana perwako itu adalah tugasnya satpol pp dan bukan tugas polisi apalagi TNI,dimana seringkali yang datang menyetop musik OT adalah polisi dan bukan satpol pp,kemudian jika memang untuk mengansipasi atau meminimalisir kerawanan sosial ya mestinya yang ditangkap itu mereka-mereka yang datang ke musik OT yang sambil mabuk atau melakukan hal-hal negatif lainnya,bukan malah kami atau pemilik hajatan yang kena imbasnya,”keluhnya

Yopi meminta agar pemerintah daerah bisa lebih fleksibel dalam membuat aturan apalagi yang menyangkut usaha atau hajat hidup orang banyak semisal penerbitan perwako ini sehingga diharapkan usaha mereka masih tetap maju dan warga bisa melaksanakan aktifitasnya dengan tenang

“Kami harap terjalin saling pengertian antara kami para pengusaha OT ini dengan pemerintah daerah,sebab kami juga tak ingin terjadi hal-hal negatif disaat kami sedang menghibur warga yang punya hajatan apalagi sampai dianggap merusak moral,”pungkasnya

Related posts

Leave a Comment