EKONOMINASIONALPEMERINTAHANPOLITIK

Dewan Dan Pemkot Pagaralam Sepakat Sahkan 11 Perda

PAGARALAM ONLINE – Setelah melalui proses yang cukup panjang,akhir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Pagaralam menyetujui 11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan mengesahkannya menjadi Peraturan Daerah (Perda) kota Pagaralam lewat Sidang Paripurna yang di gelar Rabu 29 Maret 2017 yang di hadiri langsung Walikota Pagaralam Hj Ida Fitriati,wakil walikota Novirza SE beserta jajarannya.

Dalam kata sambutan ketua DPRD kota Pagaralam, Ruslan Abdulgani yang didampingi wakil I Dedy Standza dan wakil II M.Fadli menyampaikan bahwa berdasarkan hasil laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapempaperda) 11 Raperda yang diajukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot ) Pagaralam telah dibahas secara sistematis dan terperinci dan telah memenuhi syarat untuk di sahkan menjadi Perda.

Baca Juga  Buk Ida Bezuk Bayi Nur Azzariah Yang Lahir Tanpa Tempurung Kepala Di RS Besemah

“Kami sangat mengapresiasi kerjasama jajaran Pemkot Pagaralam selama tahapan pembahasan raperda berlangsung,dan kami harap Perda yang di sahkan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta bisa bermanfaat demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kota Pagaralam,”ujarnya.

Sementara itu Hj Ida Fitriati mengucapkan rasa penghargaan serta terimakasih kepada seluruh anggota DPRD kota Pagaralam atas jerih payah serta waktu yang sudah di luangkan oleh anggota dewan kota Pagaralam sejak mulai tahapan pembahasan raperda hingga disahkannya.

“Dengan disahkannya 11 Perda yang merupakan pedoman bagi pemerintah kota dalam menjalankan tugas serta fungsinya masing-masing demi tercapainya masyarakat kota Pagaralam yang sejahtera dan maju.

Adapun Perda-perda yang disahkan antara lain Perda perubahan atas Perda No 9 tahun 2009 Tentang Retribusi,Pengawasan Kualitas Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan Minuman,Sanitasi Tempat Umum,Perdana Perubahan No 16 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah,Perda Perubahan No 17 tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,Perdana Perubahan No 19 tahun 2010 tentang Izin Gangguan.

Baca Juga  Inilah nasib 3 masjid di Pagaralam yang dikorupsi

Kemudian Perda Perubahan No 9 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah,Perda Perubahan No 2 tahun 2012 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),Perda Perubahan No 3 tahun 2012 tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU),Perda Perubahan No 4 tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Rekalame,Perda Perubahan No 3 tahun 2013 tentang Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi,Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Negara,dan Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close