Buk Ida Prihatin Mulai Ada Kampanye Hitam


PAGARALAM—Walikota Pagaralam, Hj. Ida Fitriati Basyuni mengaku prihatin. Pasalnya, meskipun Pilkada Kota Pagaralam 2018 masih cukup lama, namun saat ini sudah mulai beredar black campaign atau kampanye hitam yang dihembuskan di tengah-tengah masyarakat. Ida Fitriati mengimbau semua pihak untuk menghentikan cara-cara tidak terpuji tersebut.

“ Saya mengimbau marilah kita sama-sama menjaga agar Pilkada Pagaralam 2018 ini berjalan secara damai dan tenang. Janganlah menyebar kabar bohong dan menghasut masyarakat ,’’ tegas Ida Fitriati.
Walikota yang akrab dipanggil Buk Ida ini mengungkapkan, salah satu serangan kampanye hitam yang gencar saat ini adalah dengan menyebarkan kabar bohong bahwa proyek pembangunan jalan Lingkar Timur, yang menghubungkan Simpang Tanjung Aro Kecamatan Pagaralam Utara hingga Rantau Unji Kecamatan Dempo Tengah ,dibatalkan.

“Saya mendapatkan laporan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang menyebar kabar bohong. Melakukan kampanye hitam dengan menyebebarkan hoax bahwa proyek jalan Lingkar Timur tersebut dibatalkan. Mereka menghasut masyarakat agar tidak percaya kepada Walikota Pagaralam dan jajarannya,’’ ungkap Buk Ida kepada sejumlah wartawan, Rabu (29/11).

Ida menegaskan, sampai saat ini Proyek Jalan Lingkar Timur Pagaralam tersebut masih tetap berjalan dan tetap akan dilanjutkan sampai selesai. Namun, sekarang ini sedikit tersendat atau tertunda lantaran saat ini pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumsel sedang berkonsentrasi menyelesaikan proyek-proyek prioritas untuk pelaksanaan Asian Games 2018.

“Jadi saya tegaskan proyek Jalan Lingkar Timur tersebut tetap berjalan dan dilanjutkan. Tidak ada pembatalan sama sekali,’’ tegas Buk Ida.
Buk Ida mengungkapkan, sebenarnya pihak-pihak yang menyebar kabar bohong tersebut sangat mengerti alasan tersendatnya proyek Jalan Liingkar Timur tersebut, namun herannya kondisi ini dijadikan komoditas atau alat

politik untuk menyudutkan dirinya selaku walikota.
“Saya heran kok demi mencapai tujuan-tujuan politik, tega-teganya membohongi masyarakat. Cara-cara ini sangatlah tidak terpuji. Silakan cari simpati kepada masyarakat, namun jangan membohongi rakyat,’’ tandas peraih penghargaan Dokter Teladan se Sumsel tahun 1989 ini.

Menurut Buk Ida, siapapun orang berpengalaman duduk di pemerintahan atau birokrasi, sangat mengetahui bagaimana susah payahnya meyakinkan dan melobi pemerintah pusat dan Pemprov agar menyetujui sebuah usulan proyek pembangunan di sebuah daerah. “Saya dan jajaran staf tetap akan berjuang agar proyek-poyek strategis untuk kemajuan Kota Pagaralam terus dilanjutkan. Kami akan berusaha sekuat tenaga,’’ ujarnya.
Terkait dengan Pilkada 2018, Buk Ida mengimbau agar para bakal calon walikota yang akan maju untuk bersosialisasi dan berkampanye dengan cara-cara yang sehat, yaitu dengan menjual program-program terbaik kepada msayarakat Kota Pagaralam.

“Pilkada adalah festival gagasan, festival atau adu program. Bukan saling serang dengan kampanye hitam atau kabar-kabar bohong. Saya sangat yakin masyarakat Pagaralam sudah cerdas memilih dan menentukan mana figur terbaik dan punya kemampuan untuk memimpin Pagaralam 5 tahun mendatang,’’ paparnya.

Buk Ida menegaskan, proyek Jalan Lingkar Timur tersebut sangatlah penting dan strategis untuk mengurangi padatnya kendaraan yang melalui jalan utama yakni Simpang Manna masuk ke dalam kota. Jalan lingkar timur itu nanti direncanakan untuk lalu lalang kendaraan bertonase berat. Sehingga jalan dalam kota tidak lagi dilalui kendaraan berat, seperti bus dan truk.

Secara terpisah, Pjs Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DKPP) Kota Pagaralam, Parliansyah melalui Kabid Pertanahan, M Yamin menjelaskan bahwa sudah disiapkan anggaran sebesar Rp 7 miliar untuk pembebasan lahan jalan lingkar Timur, dan sudah dibayarkan sekitar Rp 3,5 miliar. Dipenghujung tahun 2017 ini diupayakan pembebasan lahan sudah rampung.

“Pembayaran ganti rugi tidak bisa asal-asalan. Ada tim yang menghitung nilai ganti rugi tersebut. Untuk itulah masih ada kendala dari masyarakat yang merasa ganti rugi tidak sesuai,’’ jelasnya.

Selain itu, katanya, masih ada beberapa persil terkendala sengketa keluarga. Termasuk keinginan masyarakat untuk merubah rute jalan. Disebutkan sebanyak 60 persil sudah dibebaskan pada tahun 2016 lalu melalui anggaran Dinas PU. Tahun 2017 ada 85 persil yang harus diselesaikan oleh DKPP.

 

Related posts

Leave a Comment