ARUDJI; “Pagaralam Gagal Melaksanakan Otonomi!”

 

PAGARALAM ONLINE – Penurunan pendapatan daerah kota Pagaralam untuk tahun buku 2020  yang sedang digodok untuk menjadi Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA 2020 sebesar kurang lebih Rp 100 Miliar di soroti khusus oleh Sekretaris Presidium Kabupaten Besemah Arudji Kartawinata.

Kepada Pagaralam Online,mantan legislator 2 priode provinsi Sumsel ini menyatakan dirinya menyikapi miris kondisi keuangan kota Pagaralam dari tahun ketahun yang menurutnya bukti ketidak mandirian wilayah ini sebagai daerah otonom.

“Kota Pagaralam gagal menjalankan amanat sebagai kota otonomi,ini bukti ketidak mandiriannya serta masih sangat bergantungnya pada pemerintah pusat maupun provinsi sebagai sumber pendapatan,”ujarnya sembari menegaskan bahwa hal tersebut adalah pendapat pribadinya (25/11).

Dijelaskan Arudji yang juga pernah mencalonkan diri jadi walikota Pagaralam lewat jalur independent ini bahwa sejak tahun 2018 kota Pagaralam telah dimonitor oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai daerah yang berpendapatan terendah yakni di urutan ke 16 dari 17 Kabupaten/kota seprovinsi Sumatera Selatan.

“Sudah eksis secara administrasi tapi rasio APBD dari pusat diatas 85%,sementara PAD dibawah 5% padahal idealnya dikisaran angka 20 sampai dengan 25 persent dimana Kemendagri tahun 2018 lalu menkategorikan kota Pagaralam  sebagai kota berpendapatan rendah “underdeveloped region” dan mendapat raport merah dari pemerintah pusat hal ini membuktikan bahwa pemerintah kota tidak bisa mengoptimalkan 11 item pajak pendapatan sehingga hanya mentok diangka 5 persent itu saja,”bebernya.

Lanjut Arudji,dimana akar masalah sehingga 17 tahun dimanatkan menjadi daerah otonomi namun terkesan pembangunan tetap jalan ditempat?.Dijelaskannya (Arudji_red) karateristik kota Pagaralam yang masih dominan serta mata pencaharian masyarakatnya yang mayoritas petanilah yang membuat daerah ini minim pendapatan.

“Di Pagaralam itu pabrik tidak ada,jasa dan perdagangan sekala besar juga sama saja,masyarakatnya mayoritas masih petani jadi menurut saya itu akar persoalannya,”pungkasnya.

Jenny Sandiah SE SH ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam kepada media ini mengatakan bahwa kenaikan serta penurunan pendapatan daerah itu adalah hal biasa namun pihaknya tetap menekankan kepada pemerintah daerah untuk terus berusaha mampu meningkatkan sektor-sektor pendapatan sehingga PAD kota Pagaralam dapat bertumbuh.

“Kami menjalankan fungsi pengawasan diantaranya adalah evaluasi termasuk didalamnya soal anggaran pendapatan daerah untuk itu kami menekankan kepada pihak eksekutif bahwa mereka harus kreatif dalam menangkap peluang untuk meningkatkan PAD kita,”ujarnya (25/11)

Sementara itu Walikota Pagaralam Alpian Maskoni SH mengatakan penurunan pendapatan daerah yang berasal dari dana pemerintah pusat diakuinya akan berdampak pada fokus pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah untuk tahun 2020 nanti.

“Dana bagi hasil dari pusat yang secara nasional memang menurun untuk tahun 2020 nanti dan tentu saja ini akan mempengaruhi fokus pembangunan daerah tapi akan dicoba untuk mengatasinya dengan memintah bantuan dari provinsi,”ungkapnya kepada Pagaralam Online (25/11).

Terpisah pemerhati kota Pagaralam Tado Basri menyatakan bahwa sudah saatnya seluruh element masyarakat juga pemerintah daerah untuk merepleksi perjalanan kota Pagaralam dengan status otonom selama kurang lebih kurun waktu 17 lebih telah berjalan.Dimana menurutnya penurunan pendapatan maupun anggaran daerah adalah salah satu indikator bahwa apakah status kota otonom masih bisa dipertahankan atau tidak.

“Saya sangat setuju bahwa kota ini gagal untuk mandiri dari tahun ketahun buktinya tidak adanya terobosan-terobosan di bidang pembangunan maupun ekonomi utamanya yang berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat,”tegasnya (25/11).

 

 

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.