HEADLINENASIONALPEMERINTAHANPOLITIKUncategorized

Antisipasi Permasalahan DPT Pilkada. KPUD Pagaralam Rapat Bersama Walikota

PAGARALAM ONLINE – Jelang Pemilukada kota Pagaralam yang menurut rencananya akan di gelar pada Juni 2018 mendatang ternyata masih menyimpan permasalan mendasar terkait data kependudukan yang menjadi acuan daptar mata pilih.

Hal ini terungkap setelah pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Pagaralam menggelar rapat bersama Pemkot Pagaralam untuk berkoordinasi serta sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dihadiri walikota Hj Ida Fitriati,DisDukcapil,Camat dan Lurah Sekota Pagaralam,Kesbangpol Linmas serta pihak terkait lainnya pada Rabu lalu (10/5)

Menurut keterangan Ketua KPUD kota Pagaralam Yenli Almanoferi kepada Pagaralam Online.Adapun permasalahan yang dihadapi dan perlu diantisipasi oleh pihaknya selaku penyelenggara pemilu khususnya menghadapi Pemilukada Pagaralam 2018 mendatang adalah mengenai persoalan data kependudukan yang akan dijadikan acuan untuk menyusun data pemilih.Diantaranya masih terdeteksinya nama warga yang sudah meninggal dunia namun data kependudukannya masih terdata di pusat.

“Daptar pemilih atau daptar mata pilih itu basisnya adalah data kependudukan,dan hampir setiap tahun dan di setiap daerah pasti ada permasalahan,contohnya masih ditemukannya nama warga yang sudah meninggal dunia tetapi data kependudukannya masih terdata di pusat dan belum terhapus,dan dikawatirkan nama tersebut masuk kedalam DPT,untuk itu kita menggelar rapat bersama walikota dan pihak terkait lainnya sebagai langkah antisipasi sekaligus evaluasi awal,”katanya.

Permasalahan tersebut terang Yenli,menurut penjelasan pihak Disdukcapil kota Pagaralam lantaran pihak keluarga atau perangkat daerah setempat belum atau tidak melaporkan serta melampirkan surat keterangan kematian kepada dinas terkait sehingga data warga yang meninggal dunia tersebut masih tetap ada.

Baca Juga  Kecewa Dodi-Giri, 18 Kecamatan Tim Badai Pindahkan Dukungan ke HDMY

“Permasalahan itu ternyata menurut rekan kita dari dukcapil karena pihak keluarga si meninggal atau yang berwenang lainnya tidak atau belum melaporkan surat keterangan kematian tersebut kepada dinas terkait,sehingga nama si meninggal masih tetap terdata,”ungkap Yenli yang menjabat komisioner KPUD selama dua priode ini.

Dikatakan Yenli,permasalahan lain yang masih harus dicermati juga adalah terkait adanya warga yang berdomisili atau tinggal di kota Pagaralam namun identitasnya dari daerah lain atau belum mengurus surat pindah.Hal ini perlu dicermati karena orang tersebut walaupun berdomisili di kota Pagaralam namun tidak termasuk pemilih dan tidak bisa menyalurkan hak suaranya pada Pilwako mendatang.

Lebih lanjut Yenli menjelaskan daptar mata pilih untuk Pemilukada disusun berdasarkan data kependudukan dan nomor induk kependudukan atau NIK dan terdata di pusat sehingga walaupun ada warga yang mempunyai identitas kota Pagaralam namun NIKnya tidak terdata dipastikan warga tersebut tidak boleh mencoblos di TPS lantaran dikawatirkan orang tersebut adalah pemilih oksodus yang sengaja di datangkan dari daerah lain.

“Kami menghimbau kepada warga kota untuk segerah membuat kartu identitas atau melakukan perekaman data kependudukan agar NIK bisa terdata dan bisa masuk kedalam daptar pemilih pada pilkada mendatang dan hak suaranya bisa tersalurkan,”ujarnya.

Ditanya soal prediksi kenaikan jumlah pemilih pada Pilkada Walikota Juni 2018 mendatang. Yenli mengatakan kemungkinan kenaikan jumlah pemilih berkisar antara 5 hingga 6 persent dari jumlah DPT pada Pilkada lalu.Dimana pada Pilkada 2013 lalu jumlah DPT kota Pagaralam berjumlah 104.520 (seratus empat ribu lima ratus dua puluh) orang mata pilih.

Baca Juga  Lantaran Terhambat Aktifitasnya. Warga Perum PGRI Belakang PU Bongkar Pagar Platduiker

“Kita prediksi kenaikan jumlah pemilih berkisar 5 sampai 6 persenan saja,diantaranya karena adanya pemilih pemula ataupun pemilih baru,”pungkasnya.

WARGA BISA BERI DUKUNGAN WALAUPUN BELUM PUNYA E-KTP

Terkait adanya bakal calon walikota dari jalur independent atau perseorangan yang mensyaratkan adanya dukungan warga dengan melampirkan kartu identitas.KPUD kota Pagaralam menjamin warga yang belum memiliki E-KTP masih bisa memberikan dukungannya.

Hal ini disampaikan Ketua KPUD kota Pagaralam Yenli Almanoferi kepada Pagaralam Online Rabu (10/5)

Dikatakan Yenli.Untuk balon wako jalur perorangan ketika mendaptar kelak,mereka boleh mendaptar dan dianggap sah jika mempunyai bukti dukungan warga berupa copy identitas dalam jumlah tertentu yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu.

Namun untuk warga yang belum memiliki kartu identitas E-KTP lanjut Yenli,balon walikota jalur perseorangan masih bisa meminta dukungan warga asalkan warga tersebut melampirkan SUKET alias Surat Keterangan sebagai bukti identitas sementara.

Hal ini diperbolehkan karena diketahui saat ini,untuk pencetakan kartu E-KTP masih terdapat kendala diantaranya masih adanya kekurangan blanko dan alat pencetak E-KTP masih ada yang rusak.

“Warga masih bisa memberikan dukungan kepada balon perorangan asalkan melampirkan SUKET yang dikeluarkan Dinas Kependudukan kota Pagaralam sebagai kartu identitas sementara dan terdapat NIK resmi,jadi untuk balon wako perorangan tidak perlu ragu untuk meminta bukti dukungan warga yang belum memiliki E-KTP,asal ada Suket dan NIK resmi”tegasnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close