Antisipasi Gugatan Hukum Peserta Pilkada,KPUD Pagaralam Gandeng Kejari

PAGARALAM ONLINE – Pelaksanaan pilkada serentak provinsi Sumsel 2018 mendatang yang diantaranya termasuk pemilihan walikota dan wakil walikota Pagaralam priode 2018-2023 yang diprediksi akan rawan konflik menuntut penyelenggara pemilu yang siap mengantisipasi segala bentuk gugatan dari para peserta pilkada terutama di bidang hukum tata usaha negara (TUN) dan perdata tentang pelaksanaan pilkada serentak.

Untuk itulah hari ini Kamis (19/10) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kota Pagaralam bersama Kejaksaan Negeri kota Pagaralam mengadakan nota kesepahaman atau Memorandum Of Understanding (MoU) tentang pendampingan dan penanganan masalah hukum terkait pemilihan walikota dan wakil walikota serta pemilihan gubernur Sumatera Selatan tahun 2018 yang dilaksanakan di aula KPUD kota Pagaralam.

Dalam penyampaiannya ketua KPUD Kota Pagaralam Yenli Elmanoveri mengatakan,biasanya dalam setiap gelaran pemilu baik itu Pileg,Pilpres maupun Pilkada memang selalu ada kerawanan yang sangat perlu diantisipasi sehingga dipandang perlu untuk membentuk atau mengadakan kerjasama pendampingan hukum bagi internal penyelenggara pemilu guna menanggapi hal-hal yang terkenaan dengan gugatan hukum dari peserta pemilu.

“MoU ini adalah bentuk kerjasama pendampingan bagi kami bekerjasama dengan Kejari kota Pagaralam yang memang faham dengan hukum perdata dan tata usaha negara dalam pelaksanaan pilkada,”ujarnya (19/10)

Sementara itu Kajari Kota Pagaralam  H.Jaja SH menyambut baik kerjasama ini sebagai bentuk tanggung jawab bersama terutama penegak hukum (Kejari) agar pilkada kota Pagaralam mendatang dapat  berjalan sukses dan tanpa gesekan hukum yang dapat menghambat proses pilkada serentak kelak.

“Kejari kota Pagaralam siap memberikan pendampingan hukum kepada KPUD sebagai bentuk tanggung jawab bersama menjaga proses pilkada serentak yang damai dan kondusif,”ucapnya (19/10)

Related posts

Leave a Comment