Bulat Ikut Pilkada,Novirza Siap Lepas PNSnya

PAGARALAM ONLINE – Terkait keputusannya untuk maju pada pilkada 2018 mendatang.petahana wakil walikota Novirza SE yang akrab di panggil Kojek bulat tekat mundur sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Diwawancara saat mengambil formulir penjaringan bakal calon walikota di sekretariat DPC PDIP kota Pagaralam pagi tadi (25/5).Dia (Novirza_red) mengatakan bahwa keputusannya untuk ikut pilkada kota Pagaralam 2018 mendatang sudah bulat dan bukan hal main-main lagi.

“Sejak awal niat untuk ikut pilkada ini sudah melalui pertimbangan masak dan matang serta bukan suatu yang main-main lagi,sebab otomatis saya harus mundur dari status saya sebagai pegawai negeri,”ujar Novirza yang saat datang ke sekretariat DPC PDIP Pagaralam didampingi keluarga dan kerabat dekatnya (25/5)

Dikatakan Novirza, di awal dirinya berniat-niat maju pilkada melalui jalur independent atau perorangan,namun karena politik itu dinamis tentunya dukungan partai juga sangat di perlukan sebagai salah satu indikator kekuatan dalam menarik massa pendukung.

“Politik itu dinamis,dan mesin partai juga sangat berpengaruh dan mampu menggerakkan massa dukungan terhadap calon yang akan di usungnya,”ujar anak mantan walikota Djazuli Kuris.

Terpisah ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kota Pagaralam, Yenli Elmanoferi di hubungi via telepon kepada Pagaralam Online mengatakan bahwa berdasarkan amanat Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 jika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau lebih dikenal dengan istilah pegawai negeri hendak mencalonkan diri menjadi kepala daerah,maka dia wajib mengundurkan diri dari statusnya tersebut.

“Seorang pegawai negeri atau ASN berdasarkan UU No 10 tahun 2016 wajib mengundurkan diri dari statusnya itu jika ikut pilkada kepala daerah,”katanya (25/5)

Lebih lanjut Yenli menjelaskan bahwa bahwa surat pengunduran diri seorang ASN yang ikut pilkada kepala daerah harus diserahkan bertepatan pada saat mereka menyerahkan berkas pencalonannya pada tahapan pendaftaran calon kepala daerah kepada pihak penyelenggara pemilu dan paling lambat 60 hari setelah Daftar Calon Tetap (DCT) di umumkan,maka yang bersangkutan wajib menyerahkan surat pemberhentiannnya sebagai ASN.

“Untuk pilkada 2018 nanti,bakal calon walikota atau wakil walikota yang berstatus pegawai negeri, pada saat mendaftaran di bulan Januari kelak wajib melengkapi berkasnya dengan surat pengunduran diri sebagai pegawai negeri.Dan paling lambat 60 hari setelah DCT keluar,yang bersangkutan wajib menyerahkan surat pemberhentiannya,”pungkasnya.

Related posts

Leave a Comment