15 Miliar Pertahun Untuk TKS,Wawako:”WOW!”

PAGARALAM ONLINE – Fakta mengejutkan terungkap yang menjadi salah satu alasan kenapa Pemkot Pagaralam menghentikan perpanjangan kontrak tenaga kerja non PNS dan TKS tahun 2018 ini.

Dibincangi beberapa waktu lalu diruang kerjanya,wakil walikota Pagaralam, M Padly SE mengungkapkan berdasarkan laporan Badan Keuangan Daerah (BKD) didapat keterangan setiap tahunnya Pemkot Pagaralam mesti merogoh kocek sebesar 15 miliar rupiah untuk menggaji sekitar 3000 an orang tenaga kerja non PNS yang tersebar diberbagai dinas dan instansi dilingkup pemerintah kota.

“Kami mendapat laporan dari dinas keuangan daerah bahwa pemkot Pagaralam harus mengeluarkan dana sekitar 15 miliar pertahun untuk menggaji atau mengupah para TKS dan honorer ini,yang menurut laporan berjumlah 3000 orang dan itu cukup mengejutkan kami sebab angka 15 miliar itu bukanlah angka yang kecil juga informasi yang masuk bahwa banyak dari mereka yang mempunyai kinerja yang buruk,”ungkapnya kepada Pagaralam Online beberapa waktu lalu.

Dijelaskan M.Padly bahwa surat edaran walikota tersebut adalah bagian dari evaluasi kinerja bagi para pekerja non PNS dimana tenaga kerja yang akan direkrut ulang nantinya adalah orang-orang yang benar-benar punya kinerja yang baik serta etos kerja yang tinggi sesuai harapan Pemkot Pagaralam.Untuk itu,lanjut Padly pihaknya telah mengambil keputusan untuk tidak memperpanjang kontrak para tenaga kerja non PNS ini sembari mengaveluasi berapa kebutuhan tenaga kerja non PNS yang ideal disetiap dinas,instansi atau badan dilingkup pemerintah kota sekaligus menghitung besaran upah yang manusiawi dan utamanya tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Sementara itu Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) kota Pagaralam Iwan Mike Wijaya ST MM membenarkan pemkot Pagaralam selama ini menggelontorkan dana sekitar 15 miliar pertahun dimana nilai sebesar itu dianggarkan untuk belanja honorer pekerja non PNS.

“Bahwa dengan adanya kebijakan ini kami selaku pihak pengelolah keuangan daerah akan membuat perhitungan ulang berapa kebutuhan belanja honor bagi para TKS nanti,dengan masuknya data baru dari pihak BKSDM dimana para tenaga kerja non PNS ini memang dinilai dari kinerjanya,”bebernya (15/11)

Related posts

Leave a Comment