EKONOMIHEADLINENASIONALPEMERINTAHAN

Komisi II Meminta BESH Hotel Bayar Tunggakan dan Pemkot Bayar Hutangnya

PAGARALAM ONLINE – Hari ini Senin (21/11/2016) Komisi II kembali pemanggil Dinas Pariwisata,Kabag Umum Setdako,DPPKAD dan Management Besh Hotel untuk mengadakan rapat dengar pendapat sekaligus meminta penjelasan terkait permasalahan yang ada.

Pantuan Pagaralam Online rapat dimulai pukul 13.30 WIB di ruang rapat Komisi II.Dalam pertemuan tersebut Komisi II kembali menanyakan detail mekanisme kerjasama serta progres kerjasama antara Pemkot Pagaralam dengan pihak ketiga termasuk mengenai kewajiban membayar PAD oleh pihak ketiga kepada pemerintah serta permasalahannya hingga terjadi hutang.

Kepada Komisi II Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Drs.Samsul Bahri melaporkan bahwa berdasarkan perjanjian kontrak kerjasama antara Pemkot Pagaralam dan pihak ketiga,pengelola hotel dan villa Gunung Gare pihak wajib membayar sebesar 50 juta setiap bulan kepada Pemkot Pagaralam sebagai setoran PAD.

“Berdasarkan perjanjian kerjasama,pihak pengelola wajib menyetor Rp 50 juta rupiah sebagai setoran PAD setiap bulan kepada Pemkot,”ujarnya

Adapun persoalan PAD yang terhutang Samsul mengaku sudah beberapa kali melayangkan surat tagihan kepada pihak pengelola Hotel dan Villa tersebut namun hingga kini belum dilunasi lantaran ada permasalahan piutang dengan pihak Bagian Umum Setdako yang hingga kini juga belum selesai.

“Memang ada setoran PAD terhutang sebesar 360 juta oleh pihak pengelola,yang baru terbayar baru sebesar 30 juta rupiah dan kami sudah melayangkan surat tagihannya kepada pihak pengelola,”terangnya.

Di kesempatan itu Samsul juga menjelaskan bahwa belum terbayarnya hutang PAD oleh pihak ketiga menurut informasi yang di mereka terima dari Management BESH hotel dikarenakan adanya piutang yang hingga kini belum terbayar oleh Bagian Umum Setdako Pemkot Pagaralam.

“Informasi yang kita dapatkan mereka belum bisa membayar karena masih menunggu pembayaran dari Bagian Umum Pemkot,”jelasnya.

Menanggapi hal tersebut Kabag Umum Setdako Deddy Fahrizal ST kepada Komisi II menjelaskan bahwa hutang sebesar Rp 254 juta rupiah lebih kepada pengelola BESH Hotel adalah jumlah tagihan menginap dan makan minum tamu-tamu Pemkot yang menginap di hotel tersebut selama beberapa bulan,Hal ini bisa terjadi karena selama ini Pemkot Pagaralam banyak menerima tamu yang diarahkan untuk menginap di aset milik sendiri itu.

Baca Juga  Kawasan Ini Jadi Zona Merah Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Pagaralam

“Jumlah hutang yang ditagihkan kepada kami sebesar 254 juta lebih,namun hutang ini adalah biaya menginap dan makan minum tamu-tamu Pemkot sendiri karena akhir-akhir ini Pemkot memang sedang banyak kedatangan tamu dan memang diarahkan untuk menginap di hotel milik Pemkot sendiri,”jelasnya.

Sementara itu Eko Soedjianto selaku pengelola Hotel dan Villa Gunung Gare di forum tersebut mengakui penyebab tersendatnya pembayaran setoran PAD mereka dikarenakan adanya piutang yang belum terbayar oleh Pemkot Pagaralam dalam hal ini Bagian Umum Setdako.Di forum itu juga dia mengaku siap dan mampu membayar selisih jumlah hutangnya dan hutang pihak Pemkot. Dan dia juga mengusulkan kepada Komisi II agar sisa hutang pihaknya untuk di tukar dengan hutang Pemkot sebagai jalan tengah dan agar masalah ini selesai

“Saya sanggup dan mampu untuk membayar selisih antara hutang kami dengan hutang Pemkot dan akan selesaikan secepatnya,dan bagaimana kalau hutang kami dan hutang Pemkot di Swap (ditukar_red) agar masalah ini cepat selesai dan ada titik temunya,karena jika ini tidak selesai saya kawatir hutang Pemkot akan semakin besar karena adanya hutang-hutang baru”ucapnya.

Menanggapi hal tersebut salah satu anggota Komisi II menolak keras usulan tersebut karena menurut dia masalah hutang PAD pihak ketiga dan hutang pihak pemkot adalah dua hal yang berbeda dan tidak bisa dicampur adukkan.

Baca Juga  Pengamat : Suara PDIP Pecah, HDMY Diuntungkan

“Hutang PAD dan hutang Pemkot tidak bisa campur adukkan karena itu adalah dua hal yang berbeda,karena PAD itu menyangkut pendapatan asli daerah yang digunakan untuk pembangunan daerah,”tegas Tanharudin anggota komisi II dari partai PDIP.

Tanggapan serupa juga di lontarkan anggota Komisi II lainnya yaitu Dedi Stanza dan M.Padli yang juga menjabat wakil ketua I dan II DPRD kota Pagaralam,dalam penilaian mereka bahwa kesemuah pihak yang terlibat dalam masalah ini agar mematuhi hak dan kewajibannya masing-masing sehingga masalah ini tidak berlarut-larut dan cepat terselesaikan,Namun mereka juga menegaskan kembali bahwa setoran PAD dan hutang pihak Pemkot tetaplah dua hal yang berbeda dan sama-sama harus diselesaikan.

“Kami harap masing-masing pihak mematuhi segala hak dan kewajibannya,termasuk masalah hutang piutang ini agar cepat selesai,namun saya tegaskan bahwa PAD itu berguna bagi pembangunan daerah,”ujarnya yang diaminkan M.Padli.

Setelah mendengar penjelasan ketiga pihak,ketua Komisi II, Yuliansi Sip di forum tersebut meminta agar pihak ketiga untuk  mematuhi kewajiban membayar setoran PAD sesuai perjanjian kontrak kerjasama yang telah disepakati dan juga melunasi setoran yang terhutang agar permasalahan ini cepat selesai,Kemudian juga dia menghimbau agar Bagian Umum Setdako untuk juga menyelesaikan hutangnya kepada pihak pengelola Hotel dan Villa Gunung Gare tersebut.

“Saya himbau Bagian Umum Pemkot untuk menyelesaikan hutangnya kepada pengelola hotel,dan saya  juga meminta agar pihak pengelola untuk mematuhi kewajiban membayar setoran PAD sesuai dengan perjanjian kerjasama,karena ini menyangkut pendapatan asli daerah yang akan berdampak pada pembangunan”tegasnya.

Walaupun pertemuan hari ini belum menghasilkan keputusan namun forum tersebut menyepakati akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya mengingat kontrak kerjasama pengelolaan hotel dan villa Gunung Gare tersebut baru akan berakhir pada Desember  2016 kelak.

 

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close